Respons Kementerian Haji Arab Saudi atas Pembentukan BP Haji oleh Presiden Prabowo


.


Abdulfattah menyampaikan pernyataannya kepada Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak selama kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. Menurut Abdulfattah, pembentukan BP Haji merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan fokus dalam mengelola haji, mengingat penyelenggaraan haji yang rumit melibatkan jutaan orang dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia.


“Dengan struktur yang lebih terfokus, badan ini akan lebih mampu menghadapi kompleksitas kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan layanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia,” katanya.


Dahnil membacakan pesan Presiden Prabowo tentang visi besar Tri Sukses Penyelenggaraan Haji Indonesia. Pertama, Sukses Ritual Perhajian, yaitu memastikan semua prosesi ibadah haji dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tertib dan baik.


Kedua, Kesuksesan dalam Sistem Ekonomi Pembangunan Haji, yang mengutamakan pemberdayaan dan manfaat ekonomi bagi umat melalui kegiatan haji. Ketiga, Membangun Peradaban dan Keadaban dalam Pengelolaan Haji, dengan menekankan nilai-nilai keadaban dan memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah sebagai cerminan masa depan bangsa Indonesia.


Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang tidak hanya berhasil dalam hal ritual, melainkan juga membawa manfaat ekonomi bagi umat dan mencerminkan nilai-nilai peradaban luhur negara.


Melalui pernyataan tersebut, Abdulfattah menyampaikan kekesiapannya dan komitmen untuk bekerja sama secara penuh dengan BP Haji, terutama terkait penyelenggaraan haji yang akan dimanfaat oleh lembaga baru tersebut pada tahun 2026.


Abdulfattah juga menekankan pentingnya komunikasi yang terus-menerus dengan BP Haji agar meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.


“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada BP Haji dalam persiapan dan pelaksanaan haji, termasuk kerja sama jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah Indonesia,” kata Abdulfattah.



Bulan Pendidikan Haji (BPH) Siap Menjadi Penyelenggara Utama Ibadah Haji 2026


Sebelumnya, Dahnil menyebutkan Indonesia consulta Ummah siap menjadi penyelenggara utama ibadah haji pada tahun 2026. Dia mengatakan hal itu setelah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada tanggal 25 Desember.


Dalam pertemuan antara Dahnil dan pemerintah Arab Saudi, Dahnil memberitahu bahwa pendatang haji di Indonesia pada tahun 2026 sepenuhnya akan dipitia oleh Badan Pengurusan Penyelenggara Haji (BP Haji).


“Tentang peran BP Haji yang akan menangani pengelolaan secara penuh mulai tahun 2026, kami telah memiliki diskusi panjang terkait hal tersebut,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis pada Kamis.


Meski sudah efektif menjalankan ibadah haji pada 2026, Dahnil menyampaikan BP Haji tetap terlibat dalam pengelolaan ibadah haji pada tahun 2025. Menurutnya, keterlibatan itu diperlukan untuk memperlancar transisi pengelola dari Kementerian Agama kepada BP Haji.


“Kami juga membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan dan transisi penuh tugas BP Haji sebagai penyelenggara utama pada 2026,” ujarnya.


Presiden Prabowo telah resmi membentuk Badan Pembantu Haji (BPH) sebagai salah satu bawahan baru di lingkungan pemerintahannya. Sebelumnya, pelaksanaan haji dipimpin oleh Kementerian Agama.


Setelah diangkat, Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Prabowo menginginkan pelaksanaan ibadah haji yang transparan dan berada di bawah satu organisasi.


“Bapak Presiden Prabowo ingin kegiatan ibadah haji pada tahun 2025 dilaksanakan dengan tanggung jawab, jelas, aman, dan nyaman,” kata Dahnil pada Selasa, 22 Oktober 2024.


Dia mengemukakan pentingnya pelaksanaan sistem satu atap karena adanya keterlibatan beberapa lembaga dan kementerian dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal ini mencakup keikutsertaan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Imigrasi dan Komunitas.


Saat ini, masyarakat hanya saja mengetahui bahwa penyelenggaraan haji所属-nya dipegang oleh Kementerian Agama, lanjutnya.


Hingga saat ini BP Haji sedang mengutamakan tugas restrukturisasi organisasi sambil menunggu revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.



Nandita Putra dan Antara ikut menyumbang dalam penulisan artikel ini.



Pilihan editor:

Suka berbagi informasi di dunia internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like